Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Tantangan yang dihadapi pun sangatlah besar, mulai dari masalah illegal fishing hingga kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, tentu saja ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Susan Herawati, penegakan hukum perikanan di Indonesia memang masih jauh dari sempurna. “Kita masih sering melihat kasus-kasus illegal fishing di perairan Indonesia yang tidak kunjung selesai. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum,” ujarnya.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Hal ini juga diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyatakan bahwa “Kerjasama lintas sektor sangatlah penting dalam memperkuat penegakan hukum perikanan di Indonesia.”

Namun, tidak hanya kerjasama lintas sektor yang perlu diperkuat, melainkan juga perlindungan terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum perikanan. Menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Achmad Santosa, “Kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih baik.”

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia bisa semakin baik dan efektif. Sehingga sumber daya laut kita bisa terjaga dengan baik untuk generasi yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, bahwa “Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk melindungi kekayaan laut Indonesia demi kesejahteraan bangsa dan negara kita.”