Misi dan Tugas Bakamla Walesi dalam Menegakkan Hukum Laut Internasional
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum laut internasional di wilayah perairan Indonesia. Salah satu unit pelaksana Bakamla adalah Wilayah Administrasi Laut Selatan (Walesi) yang memiliki misi dan tugas khusus dalam menjaga kedaulatan serta keamanan laut Indonesia.
Misi dan tugas Bakamla Walesi dalam menegakkan hukum laut internasional sangatlah penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perairan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas yang rentan terhadap berbagai ancaman seperti illegal fishing, piracy, dan illegal trafficking.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Bakamla Walesi memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum laut internasional di wilayah perairan Indonesia. Melalui patroli laut, operasi penegakan hukum, serta kerjasama dengan negara-negara lain, Bakamla Walesi berusaha keras untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.”
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga menegaskan pentingnya peran Bakamla Walesi dalam menegakkan hukum laut internasional. Menurut beliau, “Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu menjaga wilayah perairannya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bakamla Walesi harus terus melakukan patroli dan pengawasan laut untuk mencegah berbagai kejahatan di laut.”
Dalam menjalankan misi dan tugasnya, Bakamla Walesi bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, KKP, dan Kementerian Luar Negeri. Kerjasama lintas sektor ini sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut internasional di wilayah perairan Indonesia.
Dengan adanya Bakamla Walesi yang memiliki misi dan tugas dalam menegakkan hukum laut internasional, diharapkan wilayah perairan Indonesia dapat terus aman dan terlindungi dari berbagai ancaman. Keberadaan Bakamla Walesi juga menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan laut sesuai dengan konvensi hukum laut internasional yang telah diratifikasi.