Peran Pemerintah dalam Menegakkan Peraturan Hukum Laut di Indonesia

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Menegakkan Peraturan Hukum Laut di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya sumber daya alamnya. Namun, sayangnya masih sering terjadi pelanggaran terhadap hukum laut di Indonesia yang dapat merugikan kedaulatan negara.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “Peran pemerintah dalam menegakkan peraturan hukum laut sangatlah penting untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum laut di wilayahnya.

Namun, tantangan dalam menegakkan peraturan hukum laut di Indonesia masih cukup besar. Beberapa faktor seperti minimnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum laut.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Pakar Hukum Laut dari Universitas Indonesia, “Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan menaati peraturan hukum laut yang berlaku.” Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat akan tumbuh dan pelanggaran terhadap hukum laut dapat diminimalisir.

Dalam upaya menegakkan peraturan hukum laut, pemerintah juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Eko Teguh Paripurno, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), yang menyatakan bahwa “Sanksi yang ringan dan tidak tegas tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum laut. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil dan tegas demi menjaga kelestarian laut Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menegakkan peraturan hukum laut di Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menjaga kelestarian laut demi kesejahteraan bersama. Semoga dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat terus menjaga kedaulatannya di tengah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alamnya.